Perlu Diterapkan Restorative Justice untuk Menyelesaikan Kasus Pertanahan di Cibingbin

Home > Hukum > Pendapat || Jumat, 21 Agustus 2020.

Oleh: Saprudin MS.

Menyelesaikan kasus pidana dengan cara mediasi, melibatkan masyarakat, korban, dan pelaku kejahatan dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak sehingga diharapkan terciptanya keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut.
Kenapa tidak dilakukan?

Baca dari sisi kiri ke kanan, Saprudin MS. Medi, Mukamad, Udin, dan Uki. Foto bersama di depan pintu masuk utama Mapolda Banten usai memenuhi panggilan Penyidik Kepolisian dan menerima Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SPPP). Serang, Jumat, 24 Januari 2020. Foto: Ist.

Keadilan restoratif dalam bahasa Inggris ditulis Restorative Justice adalah sebuah pendekatan yang ingin mengurangi kejahatan dengan menggelar pertemuan antara korban dan terdakwa, dan kadang-kadang juga melibatkan para perwakilan masyarakat secara umum. Tujuannya adalah untuk saling bercerita mengenai apa yang telah terjadi, membahas siapa yang dirugikan oleh kejahatannya, dan bagaimana mereka bisa bermusyawarah mengenai hal yang harus dilakukan oleh pelaku untuk menebus kejahatannya. Hal yang bisa dilakukan meliputi pemberian ganti rugi kepada korban, permintaan maaf, atau tindakan-tindakan pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang lagi.

James Dignan, mengutip Van Ness dan Strong (1997), menjelaskan bahwa keadilan restoratif pada mulanya berangkat dari usaha Albert Eglash (1977) yang berusaha melihat tiga bentuk yang berbeda dari peradilan pidana. Yang pertama berkaitan dengan keadilan retributif, yang penekanan utamanya adalah pada penghukuman pelaku atas apa yang mereka lakukan. Yang kedua berhubungan dengan keadilan distributif, yang penekanan utamanya adalah pada rehabilitasi pelaku kejahatan. Dan yang ketiga adalah keadilan restoratif, yang secara luas disamakan dengan prinsip restitusi.

Pandangan keadilan restoratif menekankan pertanggungjawaban pelaku sebagai usaha dalam memulihkan penderitaan korban tanpa mengesampingkan kepentingan rehabilitasi terhadap pelaku serta menciptakan dan menjaga ketertiban umum. Pendekatan keadilan restoratif merupakan suatu paradigma yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas hasil kerja sistem peradilan pidana yang ada saat ini. Pendekatan ini dipakai sebagai bingkai strategi penanganan perkara pidana.

Secara umum, prinsip-prinsip keadilan restoratif adalah membuat pelanggar bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan atas perbuatannya. Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kualitas dirinya. Melibatkan para korban dan pihak-pihak yang terkait di dalam forum sehubungan dengan penyelesaian masalah. Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi sosial yang formal.

Dengan adanya keadilan restoratif, memang sangat dimungkinkan terjadinya benturan dengan asas legalitas dan tujuan kepastian hukum. Namun, benturan itu akan teratasi dengan sendirinya ketika penafsiran akan kepastian hukum berupa kepastian hukum yang adil. Titik berat yang menjadi pertimbangan digunakannya keadilan restoratif ini adalah penyidangan perkara kecil yang secara filosofis dan justifikasi kurang layak untuk disidangkan, sehingga cukup dilakukan dengan mediasi saja dalam menyelesaikan masalah. Mediasi ini dimaksudkan demi hukum dan keadilan yang progresif.

Sebagai contoh kasus (menurut penulis) sangat mungkin untuk dilakukan keadilan restoratif adalah terhadap kasus yang pernah (dan sedang berjalan) penulis tangani (sejak tahun 2014 – sampai sekarang belum selesai) adalah melakukan pendampigan terhadap Sdr. Mukamad dan Sdr. Medi, tersangka dan terkeriminalisasi penggelapan tanah dan pencurian kayu atas laporan dan pengaduan dari Sdri. Nurlaela Binti Ahmad Jumadi di Mapolda Banten. Merupakan kasus Hukum Pertanahan di Desa Cibingbin, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang. Idealnya untuk kasus macam ini lebih tepat diproses melalui jalur peradilan perdata. Melihat dari akar permasalahannya Sdri. Nurlaela mengaku memiliki hak atas tanah hak milik Sdr. Mukamad dan Sdr. Medi dengan jalan prolehan haknya dengan membeli tanah dari seorang bernama Bambang Agung Basuni yang dibuktikan dengan ada Akta Pengikatan Perjanjian Jual Beli (PPJB) yang dibuat oleh Notaris Niko, S.H. M.Kn. Kantor Notaris di Kota Pandeglang.

Proses hukum di Polda Banten dirasakan oleh dua terlapor telah benar-benar keluar dari real keadilan hukum, merasa dikriminalisasi dan diperlakukan diskriminatif di dalam pelayanan hukum oleh Institusi Kepolisian. Proses hukum pun luar biasa jika melihat cara aparat menerima laporan dan jenjang waktu penanganan perkara yang tidak mengacu Peraturan Kapolri (Perkap) No. 12 tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Perkara Pidana di Lingkungan POLRI menyebutkan: Pasal 31 ayat 2) Batas waktu penyelesaian perkara dihitung sejak diterimanya Surat Perintah Penyidikan meliputi: a. 120 hari untuk penyidikan perkara sangat sulit b. 90 hari untuk penyidikan perkara sulit c. 60 hari untuk penyidikan perkara sedang d. 30 hari untuk penyidikan perkara mudah.

Sehingga tak berlebihan jika penulis selalu mengatakan sebagai ‘Proses hukum yang dipaksakan demi memenuhi kepentingan para oknum’. Padahal secara de jure dan de facto tanah dan kayu yang diakui dan disebut-sebut sebagai milik pelapor Sdri. Nurlaela Binti Ahmad Jumadi ternyata adalah tanah dan kayu keseluruhannya sebagai hak milik dua tersangka (Sdr. Mukamad dan Sdr. Medi), dengan cara pembuktiannya; (1) objek tanah dikuasai selamanya oleh Sdr. Mukamad dan Sdr. Medi; (2) Bukti Sertipikah Hak Milik atas nama Sdr. Mukamada dan Sdr. Medi yang sah menurut keterangan ahli dari BPN; (3) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dibayar oleh Sdr. Mukamad dan Sdr. Medi. Karena itu (pendapat penulis) untuk diproses hukum pidana oleh Polda Banten harus dipastikan terlebih dahulu jika tanah dan kayu yang diklaim sebagai milik pelapor Sdri. Nurlaela itu adalah benar-benar sebagai hak milik yang sah dan sudah berkekuatan hukum tetap dan mengikat (harus dibuktikan dengan adanya putusan dari pengadialan perdata yang sudah inkrah)

Yang terjadi kemudian, ternyata proses penegakan hukum yang sejak mula dipaksakan itu terbukti telah mematahkan kepentingan para oknum yang diduga kuat telah terjalin konfirasi persekutuan jahat antara sindikat mafia pertanahan dengan sejumlah oknum pejabat di intansi penegak hukum kepolisian di Banten. Setelah berjalan selama 5 tahun proses penyidikan oleh Polda Banten yang dilakukan pada semua jenjang dan tingkatannya (Polda Banten, Polres Pandeglang dan Polsek Cibaliung) berkat peran dan fungsi Institusi Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang meresfon surat pengaduan dan keluhan masyarakat (SKM) yang diajukan oleh Penulis (Saprudin Muhamad Suhaemi, sebagai kuasa Sdr. Mukamad dan Sdr. Medi) mohon kepada Kompolnas untuk diterima audensi di kantor Kompolnas dengan menghadirkan para pihak dari Kepolisian. Alhasil dari kerja Profesional jajaran Kompolnas pada hari Jumat, 24 Januari 2020 Polda Banten mengeluarkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SPPP) Nomor: B/137/I/Res.1.2./2020/Direskrimum. Meghentikan Penyidikan tindak pidana tersebut oleh karena ‘Tidak Cukup Bukti’.

Sebagai Konsekuensi, Ada Sebab Ada Akibat

Pertama. Setelah proses hukum yang luar biasa selama 5 tahun melakukan penyidikan, padahal Perkap No.12/2009 mengatur hanya 120 hari untuk kasus paling sulit, dengan tidak terbuktinya Sdr. Mukamad dan Sdr. Medi menggelapkan tanah dan mencuri kayu miliki pelapor Sdri. Nurlaela maka sangat kuat indikasinya (dan sangat dipastikan akan terbukti) Sdri. Nurlaela Binti Ahmad Jumadi telah melakukan tindak pidana penggelapan dokumen tanah brupa Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama pemilik Mukamad dan Medi, Laporan Palsu dan Fitnah.

Kedua. Menurut pendapat dan saran dari pembina Media Justisia News, beliau seorang Akademisi, Guru Besar Ilmu Kepolisian di Universitas Langlang Buana (UNLA) Bandung, Bapak Kombespol (Prn) Drs. H. Iyer Sudaryana, S.H., M.H. mengatakan bahwa “Penyidik kepolisian telah melakukan tindak pidana atas penetapan tersangka kepada pihak terlapor Sdr. Medi padahal fakta-fakta hukumnya diketahui dengan terang tidak relevan dan bahkan saling bertentangan”. Diketahui Bpk. Iyer Sudaryan secara formal telah purna bakti (pensiun) dari intansi POLRI tapi pemikiran dan dedikasi kerjanya samapai sekarang masih konsisten dan diperlukan oleh POLRI.

Ketiga. Sdr. Mukamad dan Sdr. Medi (jika mau) untuk mencari dan mendapatkan keadilan hukum berhak untuk melaporkan balik mengenai kejahatan yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana penggelapan SHM, laporan palsu dan fitnah dan penetapan tersangka oleh penyidik kepolisian atas dasar fakta-fakta hukum yang tidak relevan dan bahkan bertetangan. Sehingga tidak ada alasan bagi pihak Kepolisian Polda Banten untuk tidak dapat menerima laporan balik Sdr. Mukamad dan Sdr. Medi, semula terlapor. Dalam sistem hukum NKRI setiap warga negara mendapat jaminan kesetaraan derajat dan kedudukan di hadapan hukum adalah sama, dijamin dan dilindjngi Konstitusi sebagaimana Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Harapan

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (“UU 2/2002”), tugas pokok kepolisian adalah: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Atas alasan tersebut penulis menghimbau kepada Bapak Kapolda Banten dan jajarannya untuk segera membentuk tim khusus dalam rangka menuntaskan kasus pertanahan di Desa Cibingbin, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Banten. Karena sejauh informasi yang telah kami terima langsung dari sumber resmi, Subdit II Harda Rerskrimum, Polda Banten pada Jumat 24 Januari 2020 bertepatan dengan waktu menerima SPPP bahwa; Pertama; “Berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan jajaran Polda Banten terhadap kasus pertanahan Cibingbin, telah disimpulkan jual beli tanah yang dilakukan oleh antara Nurlaela Binti Ahmad Jumadi dengan Bambang Agung Basuni, dan oleh pihak-pihak sebelumnya adalah Jual Beli Tidak Sah”. Kedua; “Ada 22 SHM milik masyarakat Desa Cibingbin yang harus diperjuangkan (untuk dikembalikan kepada pemilik yang berhak harus dilaporkan kehilangan dan penggelapannya), telah ada pada Penyidik Polda Banten, masyarakat ditunggu laprannya”

Karena itu, kiranya telah menjadi kewajiban Kepolisian Daerah Banten (POLRI) sebagai kepanjangan kekuasaan dan kewenangannya atas nama negara (pemerintah) untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada masyatakat Cibingbin atas status hak kepemilikan tanah masyarakat yang SHM-nya dikuasai dan digelapkan oleh Sdri. Nurlaela Binti Ahmad Jumadi -dkk, dengan penguasaannya tanpa alasan hak yang sah. **

Penulis; Kuasa Hukum Nonlitigasi dari Sdr. Mukamad dan Sdr. Medi (Pendamping hukum dari keluarga)