11 April 2021

Apresiasi Sikap Dirjen Kemensos RI, Musa Weliansyah: Semua Bukti Bukti Akan Saya Kirimkan

Home > Nasional > Ekonomi > Banten | Selasa, 14 Juli 2020.

JUSTISIANEWS. Lebak – Berkait dengan dugaan keterlibatan oknum Ketua Fornas TKSK ( Forum Nasional Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT), pihak Kementerian Sosial RI telah menyurati seluruh Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten, Selasa (14/7/2020) untuk segera melakukan klarifikasi.

Dalam surat Kemensos RI yang ditandatangani oleh I Wayan Irawan, Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah II, pertanggal 14 Juli 2020, Minta kepada para Kepala Dinas Sosial se-Provinsi Banten untuk segera melakukan klarifikasi dan penjelasan tertulis terkait pengaduan dari Musa Weliansyah, anggota DPRD Kabupaten Lebak, dari Praksi PPP, melalui pemberitaan Media JUSTISIANEWS, Minggu (12/72020).

Rapat Dengar Pendapat RDP dihadiri oleh Wakil Direktur PT. AAM PRIMA ARTHA di DPRD Kabupaten Lebak. Rangkasbitung (12 Maret 2020). Foto. Dok. Arsip DPRD Lebak.

Menyikapi hal tersebut, Musa Weliansyah meapresiasi respon pihak Kemensos RI namun menurut dia hal ini tetap harus dilakukan tindakan yang sangat serius, jangan terkesan main-main dengan pelaksanaan program pemerintah yang menuangkut nasib rakyat miskin.

“Pak I Wayan Irawan harus segera melakukan koordinasi dengan Irjen Kemensos RI agar persoalan monopoli BPNT tahun 2019 yang kini menjadi Program BSP 2020 di Prov. Banten segera diusut, karena yang menjadi korban adalah ratusan ribu rakyat miskin maka siapapun yang bermain curang harus ditindak tegas,” ujar Musa disampaikan kepada Redaksi Media Justisia News. Selasa (14/07/2020).

Menurut Musa, akibat keterlibatan Ketua Fornas TKSK yang menjadi wakil direktur PT AAM PRIMA ARTHA selaku supplier komoditi untuk program BPNT/BSP bukan hanya terjadinya monopoli dan melanggar Pedum (pedoman umum) tidak sesuai Prinsip 6 T, namun terjadinya konflik kepentingan sehingga harga komoditi tidak sesuai harga pasar seperti beras medium lokal dijual hinga Rp11.900/kg, komoditi tidak berkualitas dan terjadinya penjualan telur infertil serta telur busuk oleh agen yang MoU dengan PT Aam Prima Arta tersebut.

“Insya Allah dalam waktu dekat semua bukti-bukti akan saya kirimkan ke Irjen Kemensos RI,” imbuh Musa.

Ucapan selamt dari Forum Nasional Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Fornas TKSK) atas pelantikan Sekretaris Jenderal Kemensos RI tertulis Ketua Forum nama Dani Samaun, S.H. (Foto Dok.)

Dilansir Media Metroaktual.online, Selasa (14/7/2020) dalam berita judul
“Dapat PO BPNT Terbanyak, Ternyata Ketua Forum Nasional TKSK Salah Satu Petinggi di PT Aam Prima Artha”

Dani Samiun selaku Wakil Direktur PT Aam Prima Artha yang merupakan salah satu Supplier Program Bantuan Sosial Pangan (BSP) bungkam, dia enggan memberikan keterangan apapun kepada wartawan ketika dimintai tanggapan terkait pemberitaan dirinya sebagai Ketua Fornas BPNT dan Petinggi PT. Aam Prima Atra, supplier Program BPNT di Wilayah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

“Tanya saja ke Kemensos RI Kang,” kata Dani kepada wartawan, sebagaiman dilansir Media Meroaktual.online. (Ad.Jsti)