11 April 2021

Perlu Kritisi, Ketua Forum TKSK Nasional Ternyata Pengusaha dan Supplier Komoditi Program BPNT

Home > Pendapat > Ekonomi > Nasional | Minggu, 12 Juli 2020.

Oleh: Musa Weliansyah*

Complict of Interest (Konflik kepentingan adalah suatu keadaan sewaktu seseorang pada posisi yang memerlukan kepercayaan – Ed.)  yang mendorong terjadinya perbuatan KKN dalam program Bantuan Sembako Pangan (BSP) tahun 2020.

Musa Weliansyah

A. Ketua Forum Nasional TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) menjadi Wakil Direktur PT. AAM PRIMA ARTHA selaku supplier komoditi terhadap e-Warong penyalur perogram Bantuan Sembako Pangan (BSP) tahun 2020 yang membuat MoU (Memorandum of Understanding) dengan Agen BPNT di beberapa kabupaten/kota Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat hingga terjadinya monopoli pada perogram bantuan pangan non tunai BPNT tahun 2019.

B. Ratusan Agen BPNT atau e-Warong terindikasi tercatat sebagai Kades, Prades, Istri Kades, Istri Prades, Istri TKSK, PNS atau Istri PNS. Akibatnya perogram BSP beberapa kabupaten di Provinsi Banten dan Jabar terindikasi tidak sesuai Pedoman Umum (Pedum) sembako 2020, berpotensi terjadinya KKN akibat konplik kepentingan.

Pelaksanaan perogram harus 6 T hanya isap jempol belaka akibat banyaknya para pelaksana program BSP yang berprilaku koruptif dengan menjadi Agen BPNT atau supplier komoditi dadakan dan supplier calo.

Peran pelaksana program yang kurang epektif dalam melakukan pengwasan, tim koordinasi tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan desa seakan tidak bisa melaksanakan kewajibannya dengan baik sesuai amanat perundang-undangan.

Tidak bisa melakukan tindakan tegas baik pada supplier maupun kepada e-Warong yang bermasalah, tidak memenuhi persyaratan mengabaikan pedoman umum dan prinsif 6 T, hinga adanya agen calo, agen dadakan bahkan agen siluman.

Pengawasan komoditi yang seakan lepas dari pengawasan satgas pangan akibatnya terjadinya penjualan telur infertil yang ditemukan, beras Medium dijual dengan harga Premium hinga kerap terjadinya komoditi busuk.

Diharapkan Pemerintah Pusat untuk segera melakukan evaluasi dan investigasi terhadap perogram Bantuan Sembako Pangan (BSP) yang sebelumnya bernama Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Agar kedepan, pada awal tahun 2021 program ini supaya diganti dengan uang tunai atau bentuk lain, jangan lagi perogram sembako (seperti sekarang) dan segera bubarkan Agen BPNT.

Karena menurut saya perogram ini telah gagal dan hanya menjadikan cikal bakal semakin banyaknya masyarakat atau pejabat yang berperilaku koruptif, serta menjadi kepentingan bisnis yang sangat beresiko tinggi menimbulkan konflik kepentingan serta merugikan kelompok penerima manfaat.

Keterlibatan Ketua Forum Nasional TKSK dalam perusahan yang menjadi supplier komoditi kepada agen-agen BPNT sangat disayangkan karena sangat nampak terjadinya complict of interest.

Akibatnya banyak para TKSK di tingkat kecamatan yang terindikasi tidak bekerja dengan baik, membiarkan saja harga komoditi yang dijual kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) oleh e-Warong dengan harga di atas harga pasar, sistem paket seperti sekarang ini tidak sesuai keinginan KPM. (-)

*Angota DPRD Kab. Lebak Fraksi PPP.